HIMAGARA FISIP UNSWAGATI Menggelar Seminar Kebangsaan

HIMAGARA FISIP UNSWAGATI Menggelar Seminar Kebangsaan

233
SHARE

FISIP Unswagati. 27 April 2017 Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unswagati Cirebon menggelar seminar kebangsaan dengan tema ” Pengelolaan Otonomi Daerah di Era Modernisasi dalam hal Kebijakan Publik” acara tersebut dibuka oleh Rektor Unswagati Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, MP. serta dihadiri peserta mahasiswa sekitar 200 mahasiswa, seminar tersebut bertempat di ruang auditorium kampus 1 (satu) Unswagati Cirebon. seminar tersebut dimoderatori oleh Devteo Mahardika selaku ketua Himagara dengan pameteri Dr. H. Mukarto Siswoyo, drs., M.Si.(Dekan FISIP), Imam Yahya, S.Sos. (anggota DPRD Komisi B kota Cirebon) dan M. Dani Jealani, S.Sos. (Humas Kantor KSOP Cirebon).

Rektor dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya pada pelayanan publik, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat, untuk mengemabangkan smart city masyarakat dituuntut untuk ikut berpatisipasi dalam kepentingan publik, menjaga prularitas etnik maupun sosial serta memiliki pemikiran open minded. ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu syarat mewujudkan smartcity. pemerintah memegang perenanan penting untuk mewujudkan konsep daerah otonom dengan smart city. tranparasi dan keterbukaan menjadi kunci  dan akses layanan publik yang tidak menyulitkan. untuk menunjang daerah otonom yang berbasis IT. maka pemerintah daerah harus mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif sehingga dapat mendesign standart pelayan publik yang mudah, murah dan cepat. untuk menciptakan kelembagaan otonomi yang baik, perlu diisi oleh SDM (sumber daya manusia) yang kemampuannya tidak diragukan.

Kebijakan publik yang baik dalam sistem otonomi daerah yaitu dengan melibatkan civil sociaty akan menjadi cerminan kebijakan publik yang akan diimplementasikan sudah saatnya memaksimalkan penerapan bottom up dalam pembuatan kebijakan publik dengan memerhatikan aturan hukum yang berlaku, adanya transparansi, responsibility, konsesus relation pengalokasian anggaran yang jelas , efektivitas dan efensiensi, akuntability, dan bervisi strategis. Hal tersebut belum tercapai karena penerapan banyak sekali tumpang tindih dalam tatanan birokat, dan mahasiswa harus lebih konseptual karena mahasiswa berada dalam tatanan civil sociaty. (UTV/ HIMAGARA).

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN